Membaca perdebatan seputar daya beli masyarakat
DAYA beli masyarakat loyo. Begitu kesimpulan sejumlah pengusaha ritel menyikapi anjloknya penjualan barang pada saat Lebaran, dua bulan lalu. Asumsi itu menguat menyusul kelesuan bisnis properti yang ditandai dengan kekosongan hunian perkantoran di pusat-pusat bisnis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengamini keluhan para penguasaha ritel. Dia menengarai, turunnya daya beli masyarakat sebagai imbas dari pelemahan ekonomi pada 2014 sampai 2016 akibat penurunan ekspor dan komoditas.
Beberapa ekonom berpendapat, inflasi yang terbilang tinggi pada enam bulan pertama tahun ini, utamanya saat menjelang Ramadan hingga Idul Fitri, ikut menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat. Inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di perkotaan. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian data makro dengan ekonomi mikro, contohnya di sektor ritel.
Penurunan daya beli juga dipicu keterbatasan lapangan kerja. Meski tidak masuk dalam pengangguran terbuka, banyak pekerja yang terlempar ke sektor nonformal dengan penghasilan tidak memadai. Penyebab lain, adalah pencabutan subsisi listrik 900 VA dan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB.
Benarkah daya beli masyarakat turun?
Pakar marketing, Rhenald Kasali, tidak sepaham dengan pendapat yang mengatakan telah terjadi penurunan daya beli masyarakat dan pemicu pelemahan ekonomi mikro, khususnya di sektor ritel.
Dia mengatakan, hanya terjadi perpindahan (shifting) penjualan dari konvensional ke online. Sehingga tidak fair menyebut ada “anomali ekonomi” dengan hanya menyajikan data penurunan penjualan di ritel konvensional.
Jalanan yang semakin sesak dengan kendaraan serta peningkatan jumlah penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma pada arus mudik lalu, menjadi alasan Rhenald untuk membantah penurunan daya beli masyarakat.
“Terlalu dini menuding penurunan pendapatan dan penjualan karena daya beli. Mungkin bukan itu masalahnya,” tegasnya dalam salah satu tulisan yang viral di banyak media.
Pendapat Rhenald mendapat dukungan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menurut Mendag, penurunan konsumsi di pasar ritel karena masyarakat semakin cerdas dalam mengalokasikan belanja, bukan didasari penurunan daya beli masyarakat. Sependapat dengan Rhenald, Enggar menilai penurunan konsumsi di sektor ritel akibat pola belanja masyarakat yang mengalami pergeseran dari ritel konvensional ke gerai online.
Mendag juga menyangkal data yang dirilis Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) akhir Juni lalu, bahwa ada tren penurunan daya beli yang menyebabkan anjloknya penjualan di pasar.
Dia menegaskan, hanya satu ritel modern yang mengalami penurunan penjualan yaitu Hero lantaran penutupan beberapa outlet mereka. Sisanya, seperti Matahari Department Store, Indomaret, Alfamart, dan Ramayana tidak mengalami penurunan volume penjualan jika dibandingkan tahun lalu (year on year).
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, ikut mengomentari fenomena anomali makro-mikro yang ramai diperdebatkan. Dalam tulisannya di harian Kompas, 9 Agustus lalu, Ari lebih menyoroti ketidaksinkronan pertumbuhan ekonomi dengan lesunya sektor bisnis, khususnya ritel, akibat perubahan pola konsumsi rumah tangga ke arah kehidupan konsumtif hedonis untuk menikmati waktu luang.
Kemacetan di ruas tol Jagorawi, bandara yang sibuk saban Jumat, atau tiket kereta yang selalu habis saat libur panjang akhir pekan, menurut Ari, menggambarkan keinginan sebagian besar masyarakat kelas menengah untuk menikmati waktu luang. Bagi kelas menengah yang penghasilannya pas-pasan, mereka rela menunda membeli baju baru atau memilih membeli bahan pokok di tukang sayur ketimbang di minimarket, hanya untuk memenuhi kebutuhan rekreasi.
Pendapat lain disampaikan ekonom Faisal Basri. Dia membenarkan adanya pelambatan pola konsumsi masyarakat pada kuartal I 2017, namun tidak bisa dikatakan merosot atau anjlok sebagaimana ramai diberitakan.
Meski demikian, Faisal mengamini adanya beberapa kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Misalnya, kalangan PNS yang sudah dua tahun tidak naik gaji. Kelompok lain adalah petani tanaman pangan.
Sebaran berita seputar daya beli
Berdasarkan analisa Digital Nusantara Advertising, pemberitaan seputar daya beli masyarakat di media cetak, paling banyak diberitakan oleh Harian Bisnis Indonesia, Koran Kontan, Investor Daily, dan Rakyat Merdeka, selama dua bulan terakhir.
Bisnis Indonesia lebih banyak menyajikan berita dengan sentimen positif, sementara Koran Kontan lebih netral, meski berita dengan sentimen juga cukup banyak. Antara lain, pada berita “Terseret Data Ekonomi”, “Kucuran Kredit Manufaktur Mengendur”, Kontribusi Manufaktur ke PDB Semakin Susut”, dan “Seperti Ayam Gelisah Tak Bertelur”.
Sementara itu Investor Daily didominasi berita positif dan Rakyat Merdeka sebaliknya. Seperti halnya Republika dan Koran Sindo yang juga banyak memuat berita dengan sentimen negatif, meski secara jumlah keseluruhan berita tentang daya beli masyarakat lebih sedikit ketimbang koran ekonomi.
Untuk sebaran berita di media online, Kontan paling banyak memberitakan berita seputar penurunan daya beli masyarakat. Dari 10 media online, Okezone.com dan Detik.com paling banyak menyajikan berita dengan sentimen negatif. Berita dengan sentimen negatif yang ditulis Okezone di antaranya berita berjudul “Pusat Belanja Sepi Pembeli, Benarkah Akibat Toko Online” dan “Catat! Sektor Retail Lesu, Jangan Kambinghitamkan E-Commerce”. Sementara berita dengan sentimen negatif Detik.com, antara lain berjudul “Rizal Ramli Kritik Pemerintah soal Turunnya Daya Beli Masyarakat.
